Bakorwil Malang – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang mendorong penguatan koordinasi berkolaborasi dengan Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim serta sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Jawa Timur. Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Arjuno, Kantor Bakorwil III Malang, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan keterpaduan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang melibatkan berbagai perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya persoalan menyediakan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat agar setiap program dan kebijakan dapat saling mendukung serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Asep.
Menurutnya, keberadaan Pokja PKP memiliki arti strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perumahan, infrastruktur permukiman, pengelolaan lingkungan, hingga dukungan pembiayaan dapat dibahas secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Asep juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur capaian administratif, tetapi perlu mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan, hambatan di lapangan, serta kebutuhan intervensi dan perbaikan kebijakan.
“Monitoring dan evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Kita perlu mengetahui apa yang sudah berjalan, kendala apa yang masih dihadapi, dan langkah apa yang harus dilakukan bersama. Dengan demikian, hasil evaluasi benar-benar menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa permasalahan perumahan dan kawasan permukiman memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, termasuk tata ruang, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, serta kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu, keterlibatan DPRKPCK, Bapenda, dan DLH dalam forum ini menjadi penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat keterpaduan kebijakan.
Dari aspek pembiayaan, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas fiskal secara terencana, disertai penjajakan alternatif pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dari aspek lingkungan, pembangunan kawasan permukiman perlu memperhatikan kualitas sanitasi, pengelolaan sampah, ketersediaan infrastruktur dasar, dan daya dukung lingkungan.
Dalam konteks tersebut, Bakorwil Malang menjalankan peran sebagai simpul koordinasi kewilayahan yang memfasilitasi sinkronisasi pembangunan, mempertemukan kepentingan lintas sektor, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang membutuhkan kerja sama antardaerah. Peran ini menjadi relevan untuk memastikan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dapat terhubung dengan kebutuhan dan kondisi riil di kabupaten/kota.
Asep berharap, melalui Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Pokja PKP Tahun 2026, terbangun kesamaan persepsi dan komitmen antarpemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur.
“Semangat yang harus kita bangun adalah kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketika perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat disinergikan, upaya memenuhi kebutuhan perumahan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman akan lebih terarah. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Bakorwil Malang berharap koordinasi Pokja PKP di Kabupaten/Kota semakin efektif, hasil monitoring dan evaluasi dapat ditindaklanjuti secara terukur, serta pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman semakin selaras dengan target pembangunan daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.
Penguatan sinergi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai orientasi utama setiap kebijakan pembangunan.
