Tuban, matajawatimur.com – Di tengah gencarnya Polresta Tuban melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukumnya, dugaan praktik penambangan tanpa izin justru masih ditemukan di Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Senin (16/11/2026).
Aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi perizinan tersebut terpantau menggunakan alat berat dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini semakin memunculkan tanda tanya ketika bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk menunjang operasional alat berat tersebut diduga mayoritas berasal dari BBM bersubsidi.

Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar aktivitas pertambangan tanpa izin. Ada indikasi persoalan lain yang perlu ditelusuri secara serius, yakni kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerimanya.
Keberadaan aktivitas tersebut pun memunculkan pertanyaan serius dari masyarakat. Bagaimana mungkin kegiatan pertambangan yang diduga ilegal masih bisa berlangsung di tengah gencarnya penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum? Apakah pengawasan di lapangan belum berjalan maksimal, atau justru ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?
Masyarakat menyayangkan apabila aktivitas tersebut terus berlangsung tanpa adanya tindakan tegas. Sebab, penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat saat operasi penertiban digelar, tetapi harus dibuktikan melalui pengawasan berkelanjutan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Polresta Tuban bersama Pemerintah Kabupaten Tuban pun didesak untuk tidak menutup mata. Aparat perlu segera turun ke lokasi guna memastikan legalitas perizinan pertambangan, memeriksa penggunaan alat berat, serta menelusuri asal-usul BBM yang digunakan dalam kegiatan operasional tersebut.
Secara hukum, apabila terbukti melakukan penambangan tanpa izin, pelaku dapat dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana terkait pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, apabila ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, aparat juga perlu menelusuri dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, yang mengatur ancaman pidana bagi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Aspek kerusakan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Apabila aktivitas pertambangan tersebut terbukti menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi dasar penegakan hukum sesuai unsur pelanggaran yang ditemukan.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret Polresta Tuban dan instansi terkait. Jangan sampai penertiban tambang ilegal hanya menjadi kegiatan seremonial, sementara aktivitas yang diduga melanggar hukum masih leluasa berjalan di lapangan.
Hukum harus ditegakkan secara konsisten. Jangan sampai masyarakat justru menilai bahwa ketegasan aparat hanya terlihat dalam pemberitaan, tetapi belum sepenuhnya dirasakan dalam kenyataan di lapangan. (Red)







