Diduga Tambang Ilegal di Desa Banggle Beroperasi Tanpa Tersentuh Hukum, Solar Subsidi Disinyalir Jadi Bahan Bakar Alat Berat

Lamongan-matajawatimur.com // Aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin di Desa Banggle, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, kegiatan pengerukan material tanah di persawahan ini menggunakan alat berat tersebut masih berlangsung tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut terkesan berjalan leluasa. Warga pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan penindakan yang dilakukan aparat berwenang, khususnya Polres Lamongan.

Tak hanya persoalan legalitas pertambangan, dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk menunjang operasional alat berat di lokasi tambang juga menjadi persoalan serius yang perlu ditelusuri.

Jika dugaan tersebut benar, praktik itu patut mendapat perhatian serius. Sebab, solar subsidi merupakan BBM yang penyalurannya diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi konsumen tertentu yang memenuhi ketentuan, bukan untuk digunakan secara bebas demi kepentingan kegiatan usaha pertambangan.

Di sisi lain, masyarakat sekitar juga mengeluhkan lalu lalang kendaraan pengangkut material tambang. Aktivitas kendaraan yang melintas dinilai menimbulkan debu dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan warga, terutama mereka yang tinggal di sepanjang jalur angkutan.

Persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai persoalan biasa. Selain menyangkut dugaan pelanggaran perizinan pertambangan dan distribusi BBM bersubsidi, dampak lingkungan serta gangguan terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Publik pun mempertanyakan, apakah aktivitas tersebut sudah pernah diperiksa oleh instansi terkait? Jika belum, mengapa kegiatan yang dikeluhkan masyarakat itu belum mendapat penanganan yang jelas?

Polres Lamongan diharapkan tidak tinggal diam dan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi, termasuk menelusuri legalitas kegiatan pertambangan, asal-usul BBM yang digunakan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasional tambang tersebut.

Selain aparat kepolisian, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan instansi lingkungan hidup juga perlu turun tangan untuk memastikan apakah kegiatan pertambangan tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa aktivitas pertambangan yang diduga bermasalah dapat terus berjalan sementara keluhan masyarakat hanya berhenti sebagai persoalan tanpa penyelesaian.

Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan klarifikasi dari pihak pengelola tambang maupun Polres Lamongan terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dan penggunaan solar bersubsidi tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *