Lamongan – Matajawatimur.com | Proyek pekerjaan tembok penahan tanah (TPT) di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan diduga dikerjakan asal jadi. Pasalnya saat Pantauan awak media Matajawatimur.com pada Selasa 27/06/2023 proyek pekerjaan tembok penahan tanah (TPT) tersebut dikerjakan jauh dari standard pengerjaan suatu proyek TPT, material batu hanya ditumpuk sesuai garis yang dibentangkan dan setelah tertata baru dilapisi semen.
Apalagi dasar dari bangunan yang penuh dengan air langsung ditimbun batu, pemilihan batu putih disini juga terlihat tidak sesuai RAB, hal ini tentunya patut dipertanyakan kekuatan dari bangunan tersebut,
Selain dari itu tidak adanya papan informasi yang menerangkan tentang proyek tersebut dana nya berasal darimana, diameter dan panjangnya berapa, dan bangunan tersebut proyek apa,
Dengan demikian pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaannya.
Dan dinilai tidak mengindahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Diduga lemahnya pengawasan proyek Desa Waruk terkait, terutama didalam kualitas pembangunan (TPT) ini, saat kami melakukan klarifikasi kepada kepala desa Waruk, beliau mengatakan bahwa semua diserahkan kepada tim pelaksana karena kebetulan dirinya sedang sakit.
Konfirmasi kepada tim pelaksana kami lakukan dengan berupaya menemui di kediamanya namun nihil, beliau sedang tidak ada dirumahnya, begitu pula saat kami tlp melalui WhatsApp tidak ada jawaban.
Ditempat berbeda ketua LSM NGO JALAK ( Non government organisation jaring pelaksana antisipasi keamanan) Amin Santoso memberikan tanggapan tentang proyek TPT Desa Waruk ini, kalau memang terbukti dikerjakan tidak sesuai RAB tentu LSM NGO JALAK akan melaporkan ke inspektorat dan Kejaksaan karena sudah cukup ditemukan unsur kecurangan dan merugikan negara. (Red)
