LAMONGAN | Matajawatimur.com – Maraknya galian ilegal disejumlah Wilayah khususnya dilahan produktif Pertanian di Kabupaten Lamongan kian menjadi, kondisi seperti ini kerap terjadi setiap musim kemarau, Alih-alih sebagai pemerataan lahan Pertanian namun kenyataanya untuk bisnis musiman yang menggiurkan.
Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh galian C atau tambang ilegal tak sebanding dengan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Bahkan, polusi udara sepanjang jalan ke lahan galian serta rusaknya jalan ke lahan pertanian sudah bisa dirasakan langsung oleh warga.
Galian C di Area Pertanian Surabayan, Tepatnya belakang balai desa Surabayan, Diduga Tanpa Izin dan Sebabkan Polusi Udara, Alih-alih sebagai pemerataan lahan Pertanian namun kenyataanya untuk bisnis musiman yang menggiurkan.
Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh galian C atau tambang ilegal tak sebanding dengan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Bahkan, polusi udara sepanjang jalan ke lahan galian serta rusaknya jalan ke lahan pertanian sudah bisa dirasakan langsung oleh warga.
Baru baru ini, Galian C yang berlokasi di lahan Pertanian milik warga Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Jawa Timur, menjadi sorotan, pasalnya selain ilegal, dampak kerusakan lingkungan akibat Galian tersebut dikecam warga sekitar.
Informasi Awak Media dari berbagai Sumber menyebutkan, hasil dari bisnis ini, sangat menggiurkan, lantaran banyak warga sekitar yang membutuhkan tanah untuk pengurukan Pemukiman, sehingga menjadi lahan basah serta sasaran empuk bagi para pemain Ilegal missing ini.
Keuntungan hanya dinikmati Pelaku Usaha beserta kroni – kroninya, sedangkan warga hanya dapat suara bising, debu yang beterbangan ke Kawasan tempat tinggal mereka, dan mulai berkurangnya ketersediaan air tanah di areal Pertanian hingga sumur-sumur rumah warga karena bukit yang menjadi tempat resapan air dikeruk.
Kendati rentan terhadap kerusakan lingkungan, para Pemain Galian ini tetap nekat, lantaran satu lokasi diperkirakan dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta.
Salah satu Galian yang saat ini beroperasi berlokasi di area Pertanian Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, terlihat sedang beraktivitas dan menurut pengakuan salah satu penjaga galian tersebut bahwa tanah dari sawah tersebut dijual dengan harga 100.000 / dump truk apabila membawa armada sendiri, tetapi apabila tidak membawa dump truk sendiri tergantung dari jarak tempuh,ujarnya.
Praktik Tambang Ilegal khususnya yang berada di lahan produktif Pertanian di khawatir kan akan berdampak buruk pada kelestarian alam dan lingkungan, karena tidak melalui riset serta kajian-kajian dari Pemerintah terlebih dahulu.
Salah satu warga yang berhasil dikonfirmasi Media di lokasi Galian menuturkan, bahwa Galian C yang berada di Desa Surabayan sudah berjalan 3 minggu,dan galian tersebut di kelola oleh pengusaha Galian dengan inisial F
Saat kami melakukan komunikasi lewat wa, F mengatakan kalau beliau sudah mengantongi izin dari Polres Lamongan.
Untuk melakukan aktifitas Galian telah diatur dalam UU 4/2009 dan PP 23/2010, dalam melakukan aktifitas diwajibkan memiki Izin Isaha Pertambangan (IUP), Amdal maupun Papan Keterangan Proyek atau Ijin IUP – OP Khusus Pertambangan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Atau Pejabat setempat.
Berdasarkan UU 4/2009 dan PP 23/2010, komoditas Pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif antara lain radium, thorium, uranium. Mineral logam berupa emas, tembaga dan lainnya. Mineral bukan logam antara lain intan, bentonit. Kemudian batuan seperti andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil Galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. Selanjutnya batubara antara lain batuan aspal, batubara, gambut.
Perlu diketahui Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam UU No 4 Tahun 2009:
Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
