Bojonegoro | Matajawatimur.com – Terkait perkembangan jalanya Pemeriksaan dan Penyidikan Dugaan Tipikor kades Deling kecamatan Sekar Bojonegoro.
kini pada tahap pemeriksaan terhadap Para Saksi Dugaan Kasus Korupsi BKKD, dan juga Dana lain yang bersumber dari APBDes untuk pembangunan ODF/MCK dan juga pembangunan lainnya di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, kembali berlanjut Besuk, Hari Selasa 05/07/2022.
Dari keterangan yang di terima awak media ini, giliran 4 Warga Desa Deling yang akan dipanggil, adalah Siswanto, Agus Waluyo, Suwaji dan Erwanto,sebagai tukang pekerja Juga ada Seorang Direktur CV Surya Consultan yaitu David Himawan Sasetya dari desa sumberharjo kecamatan sumberrejo dan suplayer Pemilik Toko Sinar Bangunan bernama Kabul Utomo dari jl raya kahyangan api desa Dander bojonegoro

Mereka kesemuanya juga mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan akan diperiksa oleh Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro besok.
Namun“Surat Panggilan masih di bawa Kades mas, tidak tau kapan akan diserahkan kepada para saksi tersebut, tapi yang jelas mereka akan datang untuk memenuhi panggilan Kejaksaan,” jelas salah satu warga Deling yang dihubungi melalui ponselnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro Eduard Naibaho membenarkan adanya panggilan untuk hari Selasa besuk.
Sebelumnya pengakuan aliansi warga yang melaporkan dan mempersoalkan anggaran pembangunan ODF/MCK yang dilaksanakan Pemerintah Desa Deling.di rasa Material pembangunan yang digunakan diduga tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dan juga sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH)
Sebab apa? pengerjaanya mengurangi apa yang di rancangan anggaran biaya terkesan di Mark up .
Salah satu warga, Widodo dari aliansi masyarakat mengaku, telah melaporkan dugaan ketidak sesuaian material yang diduga tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH), dan kini kasusnya berjalan telah berkembang ditangani pidsus kejaksaan Negeri Bojonegoro.
(Al/Red)