BOJONEGORO | Matajawatimur.com – Santernya kabar tentang carut marut realisasi program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPR di wilayah Kabupaten Bojonegoro, membuat banyak kalangan mulai berkomentar, termasuk para aktivis dan pengamat.
Seperti halnya Gus Asim, sosok pengamat sosial politik dan budaya Indonesia, yang turut menanggapi serius kabar miring soal proyek Pokir dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, Provinsi maupun Daerah.
Menurutnya, semua hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dari unsur terkait dan kurang sinkronnya kordinasi antara penerima program dengan anggota dewan pemberi program.
“Harus dikaji ulang, jika terdapat unsur kesengajaan untuk markup, ya APH harus segera turun tangan, apalagi sudah ramai menjadi pemberitaan, otomatis itu sudah sebagai bentuk temuan dan laporan,” ujarnya saat dijumpai awak media, Senin (28/11/2022).
Selanjutnya Gus Asim mengatakan, bahwa untuk meminimalisir terjadinya permasalahan, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kecamatan harus lebih selektif dalam memberikan tanda tangan pengajuan dari kelompok masyarakat (pokmas).
“Sehingga nantinya program yang diterima dapat terealisasi dengan benar dan tepat sasaran, bukan asal-asalan. Selain itu, juga mempersempit ruang gerak para oknum untuk melakukan markup,” tegas Gus Asim.
Lebih lanjut, Gus Asim menyinggung soal bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang ada di Desa Setren, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, yang juga telah santer diberitakan melalui media online dan video YouTube.
Ia menyayangkan salah satu perangkat desa yang diduga plin plan dalam memberikan keterangan kepada rekan media, bahkan terkesan menyembunyikan sesuatu terkait proyek tersebut.
“Seharusnya jangan ngawur kalau memberi informasi, hal itu justru memunculkan pertanyaan besar. Infonya proyek DD dikerjakan swakelola tapi kenyataannya Camat bilang tidak ada di Siskeudes (bukan proyek bersumber dari APBDes),” ungkapnya.
Jika memang ada indikasi pengondisian bagi -bagi fee atau upeti ke pihak-pihak tertentu terkait proyek tersebut, maka KPK, Kejari dan APH harus turun tangan untuk mengusut tuntas dan membongkar sindikat mafia proyek, khususnya yang ada di Bojonegoro.
“Rekan-rekan Media, LSM, OKP dan Masyarakat sangat ditunggu atensinya untuk turut serta mengawasi segala bentuk pekerjan proyek yang berasal dari program Pokir DPR,” pungkasnya. [Tim]